Jokowi Berpesan Agar Memilih Pemimpin Yang Berani Dan Tepat Di Musra

Jokowi Berpesan Agar Memilih Pemimpin Yang Berani Dan Tepat Di Musra

gratis – Jokowi Berpesan Agar Memilih Pemimpin Yang Berani Dan Tepat Di Musra untuk keperluan penduduk. Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkobar-kobar memberikan pidato waktu membicarakan bab persyaratan pimpinan buat hari depan Indonesia.

“Negara ini merupakan negara besar. Bangsa ini merupakan bangsa besar. Warga kita udah 280 juta, kurang lebih. Penduduk kita dibutuhkan pimpinan yang benar, dibutuhkan pimpinan yang benar. Yang dekat sama penduduk,” kata Jokowi dalam acara Perundingan Penduduk (Musra) di Istana olahraga Senayan, Jakarta, Minggu (14/5/2023).

“Yang mengerti hati penduduk, yang ketahui kepentingan penduduk. Yang ingin berusaha keras buat penduduk. Itu yang diperlukan,” sambungnya.

Disamping itu, Jokowi berpesan agar penduduk Indonesia perlu memilih pemimpin yang berani. Yaitu pemberani untuk keperluan penduduk.

“Dan pemberani. Yang berani, pemberani untuk penduduk,” kata Jokowi dengan suara yang meninggi dan gerakan tangan yang tegas.

Jokowi pula memberitahukan serta berpesan agar rakyat memilih pemimpin yang tepat dan berani yakni yang dapat menyadari negara ini. Pimpinan, kata Jokowi, mesti tahu bagaimana manfaatkan kekuatan negara ini untuk perkembangan.

“Penduduk dibutuhkan pimpinan yang mengerti, yang mengerti bagaimana lebih memajukan negara ini. Karena pimpinan itu, mesti mengerti dan tahu kekuatan dan kapabilitas negara ini, kapabilitas bangsa ini apa,” katanya.

Pesan Presiden Jokowi Supaya Pilih Pimpinan Yang Berani dan Tepat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) datang pada acara pucuk Musra sukarelawan Jokowi yang diadakan di Istana olahraga Senayan, Jakarta Pusat. Jokowi sebelumnya sempat memberikan pesan ke beberapa sukarelawannya supaya jangan pernah salah pilih pimpinan.

” saya mengetahui saudara-saudara seluruhnya inign mempernyerap masukan penduduk, betul? Siapa sich yang diharapkan penduduk? Jangan pernah salah. Dan  saya mengetahui saudara saudara mau cari, mau mendapatkan calon presiden dan calon wakil presiden yang tepat dan benar,” kata Jokowi di acara itu, Minggu (14/5/2023).

Jokowi memberikan sukarelawannya mesti dengar suara penduduk dan suara akar rumput, bukan termakan suara elite-elite. Karena itu, ujarnya, acara Musra ini perlu dikerjakan.

“Karena yang kita dengar merupakan suara penduduk, suara akar rumput, bukan suara elite. Mengapa ini dijalankan? Mengapa musra ini dijalankan? Karena kita seluruhnya cinta negara ini, karena kita seluruhnya cinta bangsa ini,” ujarnya.

Jokowi juga memberi animo ke beberapa sukarelawannya atas diadakannya Musra sekian lama ini. Ia amat hargai usaha beberapa sukarelawan.

“Jadi kalaupun capek-capek, 29 kali, dari propinsi ini berpindah ke propinsi in, berpindah ke propinsi ini, berpindah ke propinsi ini, mengapa capek-capek? Karena barusan. Sebab itu saya amat hargai, saya amat hargai, saya amat menilai kesibukan musra yang sedang dilakukan beberapa sukarelawan Jokowi ini,” kata ia.

Beberapa Menteri Kabinet Indonesia Yang Maju Sebagai Calon legislatif DPR Pemilu 2024

Beberapa menteri Cabinet Indonesia Maju daftarkan diri sebagai anggota legislatif (calon legislatif) Dewan Perwakilan Penduduk (DPR) RI di Pemilu 2024. Sampai kini, udah ada banyak nama pembantu Presiden Joko Widodo yang kader parpol daftarkan diri ke Komisi Penentuan Umum (KPU) RI. KPU RI buka register calon legislatif sepanjang 1-14 Mei 2023. Ini hari jadi hari paling akhir buat parpol (partai politik) mendaftar kadernya buat maju di Pemilu.

Partai Kebersamaan Indonesia (PSI), Partai Karyawan, Partai Demokrat, Partai Gelombang Penduduk Indonesia (Gelora), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Golkar, dan Partai Kebangunan Nusantara (PKN) akan mendaftarkan di hari ini.

Akan halnya beberapa nama menteri di cabinet Presiden Joko Widodo dan Ma’ruf Amin yang tertera menjadi dapat calon anggota legislatif (bacaleg) sampai Minggu (14/5/2023) seperti berikut:

1. Menkumham Yasonna Laoly

Menteri yang didaftarkan sebagai bacaleg PDI-P di Pemilu 2024 cuma Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

2. Menaker Ida Fauziah

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziah jadi dapat calon anggota DPR RI yang dibawa Partai Kebangunan Bangsa (PKB).

3. Menkominfo Jhony G Plate dan Mentan Syahrul Yasin Limpo

Partai Nasdem mendaftar dua kader mereka yang saat ini memegang sebagai menteri di pemerintah Joko Widodo bakal dicalonkan sebagai anggota DPR RI di Pileg 2024.

4. Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid

Wamenag Zainut Tauhid dikatakan masuk ke daftar dapat bacaleg DPR RI yang disampaikan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) buat berhadapan di dapil Jawa Timur.

5. Wamenaker Afriansyah Noor

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor pula sudah daftarkan diri sebagai calon legislatif dari Partai Bulan Bintang (PBB).

Selanjutnya, apakah boleh menteri yang kedepannya jadi calon legislatif masih duduk pada bangku cabinet? Apa ada ketentuan yang larang menteri mesti undur apabila jadi calon legislatif?

Ketentuan menteri calon legislatif Sampai kini, tidak ada ketentuan yang larang menteri menjadi calon legislatif atau mensyaratkan menteri undur apabila jadi calon anggota legislatif. Ketetapan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 57/PUU-XI/2013 mengatakan jika menteri tidak mesti undur buat mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD.

Ketetapan ini diketuk oleh Ketua MK waktu itu, Hamdan Zoelva, yang pimpin sidang pembacaan test materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 terkait Penentuan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Menurut Mahkamah, posisi menteri merupakan posisi politik yang keberadaannya amat tergantung di Presiden. Sepanjang Presiden membutuhkan menteri, yang berkaitan bisa dipertahankan, atau kebalikannya. Posisi menteri berlainan dengan posisi lain seperti bupati yang diputuskan dengan demokratis hingga keberadaannya tergantung di yang berkaitan.

Berlainan juga dengan petinggi BUMN yang terlilit di ketentuan disiplin di lingkungan BUMN dan pemegang saham. Benar-benar, menurut Mahkamah, menteri yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif punyai kekuatan menyelewengkan kekuasaan dan manfaatkan layanan pemerintahan buat keperluan penyalonannya.

Tetapi, Mahkamah menilainya, hal semacam itu bisa didesak sebab ada proses kontrol dari presiden, DPR, atau oleh warga. “Begitu juga besarnya wewenang menteri, tetapi semua aturan yang dibikin menteri, tidak lepas dari kontrol Presiden, karena menteri merupakan pembantu Presiden seperti diartikan Pasal 17 UUD 1945,” begitu alasan MK. Tetapi, mengarah di UU Nomor 8 Tahun 2012 terutama Pasal 51 ayat (1) huruf k, satu orang yang memegang sebagai kepala wilayah, wakil kepala wilayah, karyawan negeri sipil (PNS), anggota TNI, anggota Polri, direksi, komisaris, dewan pengawas dan pekerja di Badan Usaha Punya Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Punya Wilayah (BUMD) mesti undur dari wewenangnya apabila akan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Author: gratisjp